Berita Nasional–Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh menegaskan pentingnya setiap madrasah mempunyai standar tertentu agar tidak terombang-ambing oleh perkembangan zaman.
Hal ini disampikan terkait dengan agenda pemerintah menegerikan sedikitnya 470 madrasah yang terpilih, sekitar 200 madrasah diantaranya sudah terealisir. Menurut Kiai Sahal, dengan standar itu madrasah bisa memutuskan apakah bersedia dinegerikan atau tidak.
”Kalau sudah punya standar, maka dengan dinegerikan pemerintah, standar ini bisa dipertahankan atau tidak? Kalau tidak kenapa kita harus ikut pemerintah dengan menghilangkan perjuangan. Seperti saya katakan, kalau nggak punya standar ya susah juga,” katanya kepada NU Online di kantor PBNU Jakarta, Senin (26/10).
”Kalau sudah punya standar, maka dengan dinegerikan pemerintah, standar ini bisa dipertahankan atau tidak? Kalau tidak kenapa kita harus ikut pemerintah dengan menghilangkan perjuangan. Seperti saya katakan, kalau nggak punya standar ya susah juga,” katanya kepada NU Online di kantor PBNU Jakarta, Senin (26/10).
Menurut Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Pati ini, standar ini tidak bisa disamakan. Setiap madrasah atau setiap daerah mempunyai kebutuhan sendiri sehingga standar yang dimaksud tidak bisa digeneralisir dan diseragamkan.
”Orang itu punya pengetahuannya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri-sendiri. Dalam pendidikan itu jangan sampai yang bodoh dipaksa pinter yang pinter jangan maju. Yang yang otaknya hebat kalau mau naik kelas tidak perlu menunggu tahun ajaran berikutnya, tapi yang bodoh jangan ditekan harus naik! Ini angan-angan saya sebagai orang pesantren,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kiai Sahal meminta pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, agar mengalokasikan anggaran lebih besar kepada madrasah atau lembaga pendidikan swasta. Sekolah-sekolah swasta dinilai lebih membutuhkan bantuan pemerintah, terutama yang menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
”Sebenarnya pemerintah harus lebih besar menganggarkan untuk sekolah swasta karena jumlahnya lebih besar untuk sekolah swasta dari pada yang negeri. Jasanya juga lebih banyak yang swasta dari pada yang negeri. Yang negeri terbatas kog. Yang masuk pun dibatasi begini-begitu. Kalau swasta itu bukan hanya yang bodoh-bodoh, yang melarat itu ada di swasta,” katanya.
Menurut Kiai Sahal, kebijakan yang selama ini dijalankan dijalankan pemerintah malah terbalik. Pemerintah justru mengalokasikan dana lebih besar pada sekolah-sekolah negeri yang sudah tergolong maju. Sementara sekolah-sekolah swasta yang tertinggal tidak dihiraukan.
”Yang dilakukan selama ini terbaik. Yang negeri ini malah sebenarnya nggak perlu disubsidi. Ini pendapat saya. Meskipun pemerintah tidak akan setuju dengan pendapat saya ini, tapi bagi saya ini prinsip,” katanya.
